Trisno Suhito

BATANG- Berbagai problem pemerintahan kini menghadang Pemkab Batang. Salah satunya, persoalan sumber daya manusia (SDM) yang ada sekarang ini. Baik pada level pejabat yang menduduki posisi strategis maupun pada aparat pemerintahan di bawahnya. Belum lagi, minimnya keuangan daerah yang membuat kinerja aparat pemerintahan di Batang kesulitan menjalankan program-program pemerintahan. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Batang Susilo mengatakan, dalam PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan, syarat bagi pejabat yang menduduki posisi strategis seperti kepala dinas haruslah sesuai kompetensinya. Dan di birokrasi syarat ini tidak mudah dipenuhi karena ketika diterapkan itu menjadi persoalan.  ''Misalnya untuk menduduki kepala dinas bina marga, itu harus bergelar insinyur. Menjadi kepala dinas perikanan, pendidikannya harus dari perikanan. Untuk kepala Bappeda harus dari orang berbasis perencanaan. Problem kita seperti itu,'' katanya. Ia men

Menjaring Rupiah, Menebar AIDS Perkembangan prostitusi sudah begitu meluas di Batang. Tujuh lokalisasi dan non lokalisasi kini hadir tanpa penolakan masyarakat dan pencegahan dari Pemkab. Belum lagi keberadaan warung remang-remang di pinggir jalan sepanjang jalur Pantura yang juga menyediakan layanan plus-plus. Data dari KPA, kini ada 475 perempuan yang  menjalankan profesi sebagai Wanita Pekerja Seks (WPS) di Batang. Mereka tak hanya berasal dari Batang, tapi juga datang dari berbagai kota lain yang ingin mendapatkan rupiah dari dunia esek-esek ini. Meski penderita HIV/AIDS terus meningkat dan perkembanganya sangat mengkhawatirkan, namun bukan berarti tempat-tempat prostitusi sepi peminat. Kawasan penyedia jasa layanan seks ini seperti magnet yang tetap ramai dikunjungi laki-laki yang ingin mendapatkan pelayanan bertarif dari para WPS.  Seperti di Lokalisasi Penundan, Banyuputih, Selasa  (26/10), siang kemarin. Di lokalisasi terbesar di Batang ini, berbagai perempuan muda d

Ingin Cari Jodoh di Lokalisasi, Tarif Rp 20 Ribu Tak Masalah  Batang kini menjadi lahan subur bursa perdagangan seks yang strategis. Menjamurnya tempat-tempat prostitusi menggambarkan pesatnya pertumbuhan bisnis esek-esek ini. Bisa dikatakan, Batang telah menjadi salah satu surga transaksi seksual yang menggiurkan untuk disinggahi di jalur Pantura. Bahkan muncul istilah, dari ujung barat perbatasan Pekalongan sampai ujung timur perbatasan Kendal, kini bisa ditemukan tempat prostitusi di Batang. Bersama dengan warung remang-remang dan pangkalan truk,  lokalisasi bak penopang mata rantai  pelepas hasrat seksual ini. Meski dianggap tempat berdosa, namun bagi banyak Wanita Pekerja Seks (WPS), lokalisasi adalah tempat penebar harapan. Di sanalah mereka mengais rejeki. Mendapatkan uang sekaligus juga keluarga baru di tengah himpitan ekonomi yang mereka rasakan. Bahkan, di tempat itu mereka ingin meraih cita-cita indah untuk hari depan mereka; mendapatkan pasangan hidup. Ya, merek

Masyarakat Tak Menolak, Pemkab Membiarkan Meski secara formal tempat prostitusi tidak dilegalkan, namun  lokalisasi tumbuh menjamur di Batang. Tercatat saat ini ada tujuh tempat yang nyata-nyata menyediakan jasa transaksi wanita penghibur. Tujuh titik tersebut berada di  Boyongsari, Jrakah Payung, Wuni, Bongcina, Petamanan Banyuputih, Penundan dan Sluwes Surodadi. Data terakhir Komisi Pemberantasan Aids (KPA) menyebutkan kini ada 475 perempuan yang bekerja sebagai Wanita Pekerja Seks (WPS) yang tersebar di berbagai tempat. Angka ini tentu sangat mengejutkan sebab tidak bisa dianggap kecil jumlahnya. Ironisnya lagi, tempat-tempat prostitusi ini seperti dibiarkan berkembang. Tidak ada penolakan dari masyarakat untuk menutup lokalisasi ini seperti di daerah lain. Pemkab Batang pun seakan acuh  dengan perkembangan tempat-tempat mesum tersebut. Tak usah heran, jumlah penderita HIV/AIDS di Batang kini terus mengalami lonjakan setiap tahun. Data KPA menyebut, total ada 115 kasus pen