Kompetensi Jadi Persoalan, SOTK Terlalu Gemuk
BATANG- Berbagai problem pemerintahan kini menghadang Pemkab Batang. Salah satunya, persoalan sumber daya manusia (SDM) yang ada sekarang ini. Baik pada level pejabat yang menduduki posisi strategis maupun pada aparat pemerintahan di bawahnya. Belum lagi, minimnya keuangan daerah yang membuat kinerja aparat pemerintahan di Batang kesulitan menjalankan program-program pemerintahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Batang Susilo mengatakan, dalam PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan, syarat bagi pejabat yang menduduki posisi strategis seperti kepala dinas haruslah sesuai kompetensinya. Dan di birokrasi syarat ini tidak mudah dipenuhi karena ketika diterapkan itu menjadi persoalan.
''Misalnya untuk menduduki kepala dinas bina marga, itu harus bergelar insinyur. Menjadi kepala dinas perikanan, pendidikannya harus dari perikanan. Untuk kepala Bappeda harus dari orang berbasis perencanaan. Problem kita seperti itu,'' katanya.
Ia mengatakan, untuk pengisian pejabat eselon II seperti kepala dinas, harus berkonsultasi dengan pemerintah provinsi Jateng. Biasanya ketika pejabat yang diajukan Pemkab tidak sesuai dengan kompetensi untuk dinas yang akan dipimpin, itu dikembalikan oleh provinsi. Karena, PP No.41 tahun 2007 memang mensyaratkan, kompetensi supaya dipenuhi dalam pengisian kepala dinas. Meskipun, secara kepangkatan sebenarnya pejabat tersebut sudah layak untuk mengisi posisi struktural.
''Itu yang kita hadapi. Ada yang pangkatnya tinggi, tapi tidak cocok. Kompetensinya ada, tapi pangkatnya masih rendah,''katanya.
Pemkab Batang, kata Susilo, akan berusaha menghindari pengisian pejabat secara asal-asalan, termasuk untuk kepala dinas. Selain bertentangan dengan PP No.41 tahun 2007, jika tidak sesuai kompetensi, ditakutkan itu akan berdampak pada kinerja kepala dinas yang ada. Di Batang sendiri, ia mengklaim semua dinas sudah dipimpin oleh pejabat yang memang sesuai dengan kompetensi di bidangnya.
''Secara keseluruhan di semua dinas sudah seperti itu,'' ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan kompetensi tersebut, Pemkab berusaha sejak awal dengan membuka formasi kepegawaian dalam rekruitmen CPNS yang diisi sesuai kompetensi pelamar dengan gelar minimal sarjana (S1). Sementara, bagi mereka yang sudah menjadi PNS, tapi belum bergelar sarjana, diminta melanjutkan studi untuk memenuhi kompetensi mereka.
''Kita juga berusaha meningkatkan SDM dengan mengirimkan ke training-training. Tentu saja berdasarkan kemampuan anggaran,'' katanya.
Saat ini, lanjut Susilo, salah satu persoalan besar yang ada di birokrasi adalah banyaknya aparat pemerintahan di berbagai SKPD yang tidak memiliki sertifikat diklat pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, ketika ada pengadaan barang dan jasa, terjadi kelambanan proses di dinas tersebut.
''Dinas itu pengguna anggaran. Jika tidak punya pegawai yang memiliki sertifikat diklat pengadaan barang dan jasa, akhirnya menggunakan dari dinas lain sehingga terjadi kelambatan,'' katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nining Hadiningsih menyatakan, di hampir semua SKPD di Batang sekarang mengalami kekurangan tenaga teknis cukup banyak. Khususnya untuk tenaga operasional komputer dan akuntansi. Berbeda dengan daerah lain yang kekurangan guru, di Batang kebutuhan tenaga pengajar justru sudah terpenuhi.
Karena itu, dalam rekruitmen CPNS yang digelar tahun ini, formasi tenaga teknis diberikan peluang paling besar. Dari 100 formasi, 60 formasi khusus untuk tenaga teknis yang sebagian besar untuk pranata komputer dan akuntansi.
''SKPD butuh tenaga teknis yang punya keahlian di dua bidang itu. Sebab jumlah tenaga yang punya keahlian ini sangat kurang,'' tuturnya.
Ketua Komisi A DPRD Batang Yuswanto menyatakan, ada persoalan di birokrasi yang dinilainya janggal sekarang. Ia menyatakan, secara SDM, sebenarnya banyak orang yang siap untuk menduduki jabatan struktural di pemerintahan. Namun kenyataanya sekarang ini, banyak SKPD yang tidak memiliki kepala dinas dan justru hanya ditempatkan pejabat pelaksana tugas (PLT).
Ia mencontohkan, Kepala Bappeda Susilo yang kini menjabat Plt Sekda, Kepala Bapermas Sabino Suwondo yang menjabat Plt Kepala DPPKAD, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lani Dwi Rejeki yang menjabat Plt Kepala Disdikpora. Atau Kepala Bagian Administrasi pembangunan Heru Yuwono yang merangkap jabatan sebagai Asisten II di Setda Batang.
''Padahal banyak orang-orang yang mampu menduduki jabatan itu. Itu khan jelas tidak efektif. Kalau masalahnya calon pejabat itu harus eselon II, kenapa masih pakai Plt'' tegasnya.
Ia juga mengkritik SOTK sekarang ini yang dinilainya terlalu gemuk. Dan sudah semestinya SOTK yang ada sekarang ini diganti dengan struktur yang lebih ramping.
Sebab dengan 15 dinas yang ada, ternyata tidak terbukti bisa menjalankan program pembangunan. Tapi justru memboroskan anggaran daerah. Selain 15 dinas, di Pemkab Batang kini juga terdapat 9 badan dan 7 kantor.
''Saya baru dari Gresik. Di sana dengan jumlah penduduk 1 juta lebih, APBD 1,3 trilyun dan PAD 167 milyar dia menggunakan pola sedang, dengan 12 dinas.Sementara Batang dengan APBD sepertiganya ada 15 dinas. Kita gunakan pola yang ramping. 12 dinas itu sudah cukup,'' katanya.
Ketua LSM Kelompok Pelayanan Sosial (KPS) Jateng wilayah Batang Musyafa Mashadi menyatakan, hal senada. Saat ini SOTK yang ada di Pemkab dinilainya terlalu gemuk. Dan itu hanya memboroskan anggaran. Sementara program-program pelayanan ke masyarakat justru kurang dirasakan. Karena itu ia setuju jika ada dinas-dinas yang digabung untuk efesiensi anggaran.
''Itu sudah terlalu besar. Sekarang apa kerjanya. Lebih baik ada yang digabung sebab terlalu boros anggaran,'' katanya.
Wakil Bupati Achfa Mahfudz mengakui saat ini dengan SOTK yang ada memang kinerjanya menurun. Ia menyatakan ada berbagai faktor yang membuat berbagai SKPD belum seperti yang diharapkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Termasuk karena persoalan keuangan daerah
''Kinerjnya agak turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Anggaranya sedikit, SKPD nya banyak. Kita akui anggaranya mepet untuk kegiatan unit kerja'' ujarnya.
Saat ini, kata dia, sedang dilakukan evaluasi terhadap SOTK yang ada. Jika nanti dari hasil evaluasi, ternyata SOTK yang ada harus dirampingkan, kebijakan perampingan akan diambil. Pasalnya, Pemkab memerlukan efisiensi anggaran saat ini dengan efektifitas kinerja SKPD yang justru semakin besar.
''Jika suatu SKPD tidak efektif bisa dirampingkan. Itu memang suatu kebutuhan. Sebuah resiko yang harus seperti itu. Pejabatnya tidak boleh kecewa,'' katanya. (trisno suhito).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Batang Susilo mengatakan, dalam PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan, syarat bagi pejabat yang menduduki posisi strategis seperti kepala dinas haruslah sesuai kompetensinya. Dan di birokrasi syarat ini tidak mudah dipenuhi karena ketika diterapkan itu menjadi persoalan.
''Misalnya untuk menduduki kepala dinas bina marga, itu harus bergelar insinyur. Menjadi kepala dinas perikanan, pendidikannya harus dari perikanan. Untuk kepala Bappeda harus dari orang berbasis perencanaan. Problem kita seperti itu,'' katanya.
Ia mengatakan, untuk pengisian pejabat eselon II seperti kepala dinas, harus berkonsultasi dengan pemerintah provinsi Jateng. Biasanya ketika pejabat yang diajukan Pemkab tidak sesuai dengan kompetensi untuk dinas yang akan dipimpin, itu dikembalikan oleh provinsi. Karena, PP No.41 tahun 2007 memang mensyaratkan, kompetensi supaya dipenuhi dalam pengisian kepala dinas. Meskipun, secara kepangkatan sebenarnya pejabat tersebut sudah layak untuk mengisi posisi struktural.
''Itu yang kita hadapi. Ada yang pangkatnya tinggi, tapi tidak cocok. Kompetensinya ada, tapi pangkatnya masih rendah,''katanya.
Pemkab Batang, kata Susilo, akan berusaha menghindari pengisian pejabat secara asal-asalan, termasuk untuk kepala dinas. Selain bertentangan dengan PP No.41 tahun 2007, jika tidak sesuai kompetensi, ditakutkan itu akan berdampak pada kinerja kepala dinas yang ada. Di Batang sendiri, ia mengklaim semua dinas sudah dipimpin oleh pejabat yang memang sesuai dengan kompetensi di bidangnya.
''Secara keseluruhan di semua dinas sudah seperti itu,'' ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan kompetensi tersebut, Pemkab berusaha sejak awal dengan membuka formasi kepegawaian dalam rekruitmen CPNS yang diisi sesuai kompetensi pelamar dengan gelar minimal sarjana (S1). Sementara, bagi mereka yang sudah menjadi PNS, tapi belum bergelar sarjana, diminta melanjutkan studi untuk memenuhi kompetensi mereka.
''Kita juga berusaha meningkatkan SDM dengan mengirimkan ke training-training. Tentu saja berdasarkan kemampuan anggaran,'' katanya.
Saat ini, lanjut Susilo, salah satu persoalan besar yang ada di birokrasi adalah banyaknya aparat pemerintahan di berbagai SKPD yang tidak memiliki sertifikat diklat pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, ketika ada pengadaan barang dan jasa, terjadi kelambanan proses di dinas tersebut.
''Dinas itu pengguna anggaran. Jika tidak punya pegawai yang memiliki sertifikat diklat pengadaan barang dan jasa, akhirnya menggunakan dari dinas lain sehingga terjadi kelambatan,'' katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nining Hadiningsih menyatakan, di hampir semua SKPD di Batang sekarang mengalami kekurangan tenaga teknis cukup banyak. Khususnya untuk tenaga operasional komputer dan akuntansi. Berbeda dengan daerah lain yang kekurangan guru, di Batang kebutuhan tenaga pengajar justru sudah terpenuhi.
Karena itu, dalam rekruitmen CPNS yang digelar tahun ini, formasi tenaga teknis diberikan peluang paling besar. Dari 100 formasi, 60 formasi khusus untuk tenaga teknis yang sebagian besar untuk pranata komputer dan akuntansi.
''SKPD butuh tenaga teknis yang punya keahlian di dua bidang itu. Sebab jumlah tenaga yang punya keahlian ini sangat kurang,'' tuturnya.
Ketua Komisi A DPRD Batang Yuswanto menyatakan, ada persoalan di birokrasi yang dinilainya janggal sekarang. Ia menyatakan, secara SDM, sebenarnya banyak orang yang siap untuk menduduki jabatan struktural di pemerintahan. Namun kenyataanya sekarang ini, banyak SKPD yang tidak memiliki kepala dinas dan justru hanya ditempatkan pejabat pelaksana tugas (PLT).
Ia mencontohkan, Kepala Bappeda Susilo yang kini menjabat Plt Sekda, Kepala Bapermas Sabino Suwondo yang menjabat Plt Kepala DPPKAD, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lani Dwi Rejeki yang menjabat Plt Kepala Disdikpora. Atau Kepala Bagian Administrasi pembangunan Heru Yuwono yang merangkap jabatan sebagai Asisten II di Setda Batang.
''Padahal banyak orang-orang yang mampu menduduki jabatan itu. Itu khan jelas tidak efektif. Kalau masalahnya calon pejabat itu harus eselon II, kenapa masih pakai Plt'' tegasnya.
Ia juga mengkritik SOTK sekarang ini yang dinilainya terlalu gemuk. Dan sudah semestinya SOTK yang ada sekarang ini diganti dengan struktur yang lebih ramping.
Sebab dengan 15 dinas yang ada, ternyata tidak terbukti bisa menjalankan program pembangunan. Tapi justru memboroskan anggaran daerah. Selain 15 dinas, di Pemkab Batang kini juga terdapat 9 badan dan 7 kantor.
''Saya baru dari Gresik. Di sana dengan jumlah penduduk 1 juta lebih, APBD 1,3 trilyun dan PAD 167 milyar dia menggunakan pola sedang, dengan 12 dinas.Sementara Batang dengan APBD sepertiganya ada 15 dinas. Kita gunakan pola yang ramping. 12 dinas itu sudah cukup,'' katanya.
Ketua LSM Kelompok Pelayanan Sosial (KPS) Jateng wilayah Batang Musyafa Mashadi menyatakan, hal senada. Saat ini SOTK yang ada di Pemkab dinilainya terlalu gemuk. Dan itu hanya memboroskan anggaran. Sementara program-program pelayanan ke masyarakat justru kurang dirasakan. Karena itu ia setuju jika ada dinas-dinas yang digabung untuk efesiensi anggaran.
''Itu sudah terlalu besar. Sekarang apa kerjanya. Lebih baik ada yang digabung sebab terlalu boros anggaran,'' katanya.
Wakil Bupati Achfa Mahfudz mengakui saat ini dengan SOTK yang ada memang kinerjanya menurun. Ia menyatakan ada berbagai faktor yang membuat berbagai SKPD belum seperti yang diharapkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Termasuk karena persoalan keuangan daerah
''Kinerjnya agak turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Anggaranya sedikit, SKPD nya banyak. Kita akui anggaranya mepet untuk kegiatan unit kerja'' ujarnya.
Saat ini, kata dia, sedang dilakukan evaluasi terhadap SOTK yang ada. Jika nanti dari hasil evaluasi, ternyata SOTK yang ada harus dirampingkan, kebijakan perampingan akan diambil. Pasalnya, Pemkab memerlukan efisiensi anggaran saat ini dengan efektifitas kinerja SKPD yang justru semakin besar.
''Jika suatu SKPD tidak efektif bisa dirampingkan. Itu memang suatu kebutuhan. Sebuah resiko yang harus seperti itu. Pejabatnya tidak boleh kecewa,'' katanya. (trisno suhito).
Comments
Post a Comment