Kunjungan Komisi B DPRD Batang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (2)
Bayar Mahal Dokter Spesialis untuk Bangun Kepercayaan Masyarakat
KEKURANGAN dokter spesialis dalam jumlah cukup banyak menjadi salah satu persoalan yang kini dihadapi RSUD Batang dan RSUD Limpung. Padahal mereka sangat dibutuhkan dalam memberi pelayanan pada masyarakat.
Selain bersentuhan secara langsung dengan pasien, keberadaan mereka juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada RSUD. Sementara saat ini, di RSUD Batang dan Limpung, masih kekurangan dokter spesialis karena kesulitan menarik mereka.
Dalam kunjungan ke RSUD Kota Mataram, jajaran Komisi B DPRD Batang, Dinas Kesehatan, RSUD Batang dan RSUD Limpung mendapatkan data dan pengalaman yang bisa menjadi salah satu solusi menyelesaikan persoalan ini. Mereka ditemui secara langsung Direktur RSUD Kota Mataram Lalu Herman Mahaputra dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Usman Hadi.
Lalu Herman Mahaputra mengatakan, rumah sakit yang dipimpinnya sekarang ini sudah termasuk tipe B sejak 2013, dengan akreditasi paripurna. Terkait dokter spesialis, dia memberikan tips dan strategi agar RSUD Batang dan Limpung bisa mudah mendapatkannya.
'' Kami tanyakan ke mereka, berapa sih dapat uangnya kalau praktik di luar. Mereka mengatakan sekian rupiah, maka kita kasih seperti yang mereka sampaikan. Ibaratnya, ini biar mereka nyaman bekerja dan tidak kemana-mana. Dengan dokter spesialis itu gampang-gampang susah. Terpenting, bisa membangun komunikasi,'' ujarnya.
Lalu Herman yang penampilannya energik ini menambahkan, untuk dokter spesialis non PNS, ditawari kontrak cukup besar agar mau memberikan pelayanan di RSUD Kota Mataram. Setiap bulan mereka dibayar sebesar Rp 25 juta, ditambah tunjangan mobil dan rumah dinas. RSUD Mataram berani membayar tinggi karena demi pelayanan pada masyarakat dan mencari dokter spesialis tidaklah mudah.
'' Kita jangan menghitung nominal sebesar itu mahal. Sebab keberadaan dokter spesialis itu bisa menghadirkan trust atau kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan itu justru yang mahal. Kalau tidak dipercaya, sulit masyarakat akan memberikan penilaian positif. Ini juga bagian tanggung jawab dari rumah sakit. Yang mendapat manfaat dari keberadaan dokter spesialis juga masyarakat,''.
Komunikasi DPRD
Lalu mengungkapkan, RSUD Batang dan Limpung seharusnya bisa mengambil kebijakan membayar mahal dokter spesialis seperti yang dilakukannya di RSUD Kota Mataram. Terkait anggaran, dirinya selalu membangun komunikasi dengan jajaran DPRD sebab mereka punya kewenangan dalam budgeting atau penganggaran. Dan dari DPRD tidak pernah menolak, sebab itu terkait erat dengan pelayanan pada warga.
Untuk dokter dari PNS tidak iri dengan bayaran yang diterima dokter spesialis yang dikontrak. Sebab mereka juga mendapat penghasilan cukup besar yakni gaji PNS, tunjangan kelangkaan profesi dengan klasifikasi mayor dan minor, tunjangan mobil dan rumah dinas, tunjangan penghasilan pegawai (TPP) serta jasa pelayanan.
'' Terkait kesulitan mendapatkan dokter spesialis, itu tinggal berani membayar mahal tidak. Menurut saya tidak mahal kalau untuk pelayanan pada masyarakat. Bangun komunikasi dengan Dinas Kesehatan dan DPRD. Jika mau ekstrim, bayar dokter spesialis Rp 30-35 juta/bulan. Masa sih mereka tidak mau dengan bayaran segitu. Kalau bisa juga RSUD Batang segera berubah dari tipe C ke B. Saya rasa, dengan kondisi yang ada, tinggal gas sedikit saja agar bisa tipe B,''.
Ketua Komisi B DPRD Batang Edi Siswanto mengatakan, RSUD Batang dan Limpung harus belajar dan mengadopsi sistem di RSUD daerah lain yang lebih baik. Komisi B tidak mempersoalkan jika dokter spesialis dibayar mahal asalkan itu bisa mendukung pelayanan terbaik pada masyarakat. Jangan sampai, tegas dia dia, rumah sakit milik pemerintah daerah kalah bersaing dengan rumah sakit swasta hanya karena tidak bisa merekrut dokter spesialis.
'' Kalau memang dokter spesialis itu karena kompetensinya harus dibayar mahal ya tidak masalah. Kami yang di DPRD akan siap mendukungnya terkait penganggaran. Terpenting itu ada komunikasi, inovasi dan keberanian untuk membawa ke arah kemajuan,'' tuturnya. (trisno suhito)
KEKURANGAN dokter spesialis dalam jumlah cukup banyak menjadi salah satu persoalan yang kini dihadapi RSUD Batang dan RSUD Limpung. Padahal mereka sangat dibutuhkan dalam memberi pelayanan pada masyarakat.
Selain bersentuhan secara langsung dengan pasien, keberadaan mereka juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada RSUD. Sementara saat ini, di RSUD Batang dan Limpung, masih kekurangan dokter spesialis karena kesulitan menarik mereka.
Dalam kunjungan ke RSUD Kota Mataram, jajaran Komisi B DPRD Batang, Dinas Kesehatan, RSUD Batang dan RSUD Limpung mendapatkan data dan pengalaman yang bisa menjadi salah satu solusi menyelesaikan persoalan ini. Mereka ditemui secara langsung Direktur RSUD Kota Mataram Lalu Herman Mahaputra dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Usman Hadi.
Lalu Herman Mahaputra mengatakan, rumah sakit yang dipimpinnya sekarang ini sudah termasuk tipe B sejak 2013, dengan akreditasi paripurna. Terkait dokter spesialis, dia memberikan tips dan strategi agar RSUD Batang dan Limpung bisa mudah mendapatkannya.
'' Kami tanyakan ke mereka, berapa sih dapat uangnya kalau praktik di luar. Mereka mengatakan sekian rupiah, maka kita kasih seperti yang mereka sampaikan. Ibaratnya, ini biar mereka nyaman bekerja dan tidak kemana-mana. Dengan dokter spesialis itu gampang-gampang susah. Terpenting, bisa membangun komunikasi,'' ujarnya.
Lalu Herman yang penampilannya energik ini menambahkan, untuk dokter spesialis non PNS, ditawari kontrak cukup besar agar mau memberikan pelayanan di RSUD Kota Mataram. Setiap bulan mereka dibayar sebesar Rp 25 juta, ditambah tunjangan mobil dan rumah dinas. RSUD Mataram berani membayar tinggi karena demi pelayanan pada masyarakat dan mencari dokter spesialis tidaklah mudah.
'' Kita jangan menghitung nominal sebesar itu mahal. Sebab keberadaan dokter spesialis itu bisa menghadirkan trust atau kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan itu justru yang mahal. Kalau tidak dipercaya, sulit masyarakat akan memberikan penilaian positif. Ini juga bagian tanggung jawab dari rumah sakit. Yang mendapat manfaat dari keberadaan dokter spesialis juga masyarakat,''.
Komunikasi DPRD
Lalu mengungkapkan, RSUD Batang dan Limpung seharusnya bisa mengambil kebijakan membayar mahal dokter spesialis seperti yang dilakukannya di RSUD Kota Mataram. Terkait anggaran, dirinya selalu membangun komunikasi dengan jajaran DPRD sebab mereka punya kewenangan dalam budgeting atau penganggaran. Dan dari DPRD tidak pernah menolak, sebab itu terkait erat dengan pelayanan pada warga.
Untuk dokter dari PNS tidak iri dengan bayaran yang diterima dokter spesialis yang dikontrak. Sebab mereka juga mendapat penghasilan cukup besar yakni gaji PNS, tunjangan kelangkaan profesi dengan klasifikasi mayor dan minor, tunjangan mobil dan rumah dinas, tunjangan penghasilan pegawai (TPP) serta jasa pelayanan.
'' Terkait kesulitan mendapatkan dokter spesialis, itu tinggal berani membayar mahal tidak. Menurut saya tidak mahal kalau untuk pelayanan pada masyarakat. Bangun komunikasi dengan Dinas Kesehatan dan DPRD. Jika mau ekstrim, bayar dokter spesialis Rp 30-35 juta/bulan. Masa sih mereka tidak mau dengan bayaran segitu. Kalau bisa juga RSUD Batang segera berubah dari tipe C ke B. Saya rasa, dengan kondisi yang ada, tinggal gas sedikit saja agar bisa tipe B,''.
Ketua Komisi B DPRD Batang Edi Siswanto mengatakan, RSUD Batang dan Limpung harus belajar dan mengadopsi sistem di RSUD daerah lain yang lebih baik. Komisi B tidak mempersoalkan jika dokter spesialis dibayar mahal asalkan itu bisa mendukung pelayanan terbaik pada masyarakat. Jangan sampai, tegas dia dia, rumah sakit milik pemerintah daerah kalah bersaing dengan rumah sakit swasta hanya karena tidak bisa merekrut dokter spesialis.
'' Kalau memang dokter spesialis itu karena kompetensinya harus dibayar mahal ya tidak masalah. Kami yang di DPRD akan siap mendukungnya terkait penganggaran. Terpenting itu ada komunikasi, inovasi dan keberanian untuk membawa ke arah kemajuan,'' tuturnya. (trisno suhito)
Comments
Post a Comment