Kunjungan Komisi B DPRD Batang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (1)

Pemerintah Daerah Tanggung Biaya Pendidikan 17 Dokter Spesialis

Komisi B DPRD Batang bersama jajaran Dinas Kesehatan, RSUD Batang dan RSUD Limpung melakukan kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) guna studi banding terkait kebijakan peningkatan pelayanan kesehatan, 20-24 Februari 2018. Wartawan Suara Merdeka, Trisno Suhito, melaporkan dalam dua seri.

PELAYANAN kesehatan menjadi salah satu sektor yang harus terus dibenahi di Kabupaten Batang. Ada berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi dan perlu mendapatkan solusi.
Kunjungan ke Lombok, NTB, mencoba mendapatkan referensi solusi terkait persoalan-persoalan yang dihadapi.

Ikut dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD Batang Imam Teguh Raharjo, Ketua Komisi B Edi Siswanto dan anggota Komisi B. Sementara dari Pemkab Batang diwakili Kepala Dinas Kesehatan dr Hidayah Basbeth, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dra Sri Eprileni Apt, Direktur RSUD Limpung dr Ani Rusdiani dan Kasie Pelayanan Medis RSUD Batang dr Nur Hidayati.

Dalam kunjungan ke Pemkab Lombok Tengah, rombongan ditemui Kepala Dinas Kesehatan Omdah dan jajarannya serta Direktur RSUD Praya dr Muzakkir Langkir.

Ketua DPRD Batang Imam Teguh Raharjo mengatakan, di Batang ada beberapa persoalan yang dihadapi sekarang ini. Seperti terbatasanya dokter spesialis di RSUD Batang dan RSUD Limpung, minimnya dokter gigi, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) yakni peringkat ke 30 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, akreditasi RSUD Batang yang masih C, baru terwujudnya RSUD Limpung dan berbagai persoalan lainnya.

'' Melalui kunjungan ini, kami berharap, bisa mendapat referensi untuk mendapat solusi dari persoalan yang dihadapi. Kami sengaja mengajak jajaran Pemkab dan pihak rumah sakit daerah sehingga ilmu yang didapat nantinya bisa diaplikasikan dalam wujud kebijakan,'' ujarnya.

Direktur RSUD Praya dr Muzakkir Langkir mengatakan, di RSUD Praya saat ini terdapat 17 dokter spesialis dari kalangan PNS, 26 dokter umum, dan 2 dokter gigi. Dia mengungkapkan, ada strategi khusus untuk bisa mengikat dokter spesialis. Seperti menyekolahkan mereka dengan bantuan dana dari pemerintah daerah dan juga pusat. Selain itu memberikan insentif cukup besar pada dokter spesialis yang bekerja di sana.

'' Untuk dokter spesialis, insentifnya sebesar Rp 10 juta per bulan, di luar jasa pelayanan. Kami juga minta ke pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemberian tunjangan kinerja. Selain itu dokter spesialis  juga diberi fasilitas mobil dan rumah dinas. Untuk dokter umum, diberikan insentif tapi tidak diberikan rumah dan mobil dinas,'' katanya. 

Payung Perbup

Dirinya menjelaskan, 17 dokter spesialis yang ada disekolahkan oleh pemerintah daerah. Pihak rumah sakit merekomendasikan dengan persetujuan dari dinas kesehatan dan badan kepegawaian daerah (BKD). Biaya pendidikan ditanggung pemerintah daerah, sementara kebutuhan sehari-hari selama mengambil studi dipenuhi oleh mereka sendiri. Sebagai payung dari kebijakan ini dibuat peraturan bupati (Perbup).

'' Kunci dari kebijakan seperti ini ada di DPRD. Ini karena DPRD terkait erat dengan penganggaran. Jadi komunikasi dengan DPRD menjadi kunci. Termasuk soal besaran dana insentif dan kebijakan lainnya,'' tuturnya.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Adi Johan mengungkapkan, anggaran belanja langsung di Dinas Kesehatan tahun 2018 sebesar Rp 105 miliar. Dana tersebut digunakan untuk untuk peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas. Untuk akreditasi, mereka mendapat dana sebesar Rp 2 miliar dari pemerintah pusat.

'' Kami juga berusaha bagaimana semua puskesmas bisa terakreditasi. Dari 28 puskesmas,
proses akreditasi di 11 puskesmas sedang berjalan. Tahun depan, kami harapkan semua puskesmas bisa terakreditasi. Untuk pembangunan puskesmas, kami mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Cukup banyak puskesmas yang direlokasi karena sudah kurang memenuhi syarat dan ada di tengah-tengah permukiman,'' katanya. (trisno suhito)