Membedah Arah Pembangunan Kabupaten Batang (1)

Proyek Berskala Besar Harus Diikuti Kemauan Berbenah 

Forum Layar Paseduluran Batang (FLPB) menggelar diskusi membedah arah pembangunan Kabupaten Batang, dengan tema ''Batang Maju, Akankah Terwujud?''. Diskusi diikuti berbagai elemen dan dirangkum dalam dua seri tulisan.

Kabupaten Batang memiliki beragam potensi yang bisa menjadi fondasi kemajuan daerah. Selain letak yang strategis di jalur Pantura serta kekayaan alamnya, Batang kini juga mendapat 'berkah' dengan hadirnya proyek-proyek nasional, bahkan internasional dengan skala besar.

Seperti megaproyek PLTU berkapasitas 2x1.000 megawatt, pembangunan ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang, serta rencananya akan dibangun jalan lingkar utara (Jalingkut) menghubungkan Kota/Kabupaten Pekalongan dan Batang (Petanglong). Batang juga kini dikenal di tingkat nasional sebagai daerah yang mengedepankan transparansi dan membangun sistem anti korupsi. Potensi-potensi seperti ini tidak semua daerah mempunyai, tapi Batang memilikinya.

Diskusi yang dimoderatori Fatchurozak Fazani dari Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) membedah berbagai aspek terkait pembangunan di Batang.

General Manager External Relations PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) Ary Wibowo yang menjadi salah satu peserta diskusi mengatakan, kemajuan Batang semestinya bukan sekedar menjadi pertanyaan, namun harus terwujud.

'' Batang punya segalanya untuk bisa menjadi daerah maju dan itu tidak dimiliki daerah lain. Pertanyaannya, tinggal mau apa tidak masyarakat dan semua pemangku kepentingan menangkap perubahan yang ada. Momentum itu datang hanya satu kali, dan tidak akan terulang,'' ujarnya.

Dia menyatakan, PLTU Batang telah berkomitmen sebagai bagian dari kemajuan di Batang. Pada masa puncak pembangunan, ada 5.000 tenaga kerja yang dibutuhkan. Saat operasional, ada proses perawatan yang membutuhkan sekitar 700 orang pekerja dari perusahaan rekanan/konsultan, dan dari PT BPI sendiri ada sekitar 400 orang pekerja.

'' Kehadiran proyek berskala besar seperti PLTU dan tol seharusnya bisa diikuti dengan semangat masyarakat Batang berbenah. Masyarakat diharapkan memiliki jiwa enterpreuner sehingga bisa menangkap berbagai peluang usaha yang ada. Seperti membuka usaha laundry, kost-kostan, rumah makan, dan berbagai usaha lain. Jadi, bukan sekedar berorientasi menjadi pekerja saja,'' tegasnya.

Dia menambahkan, untuk perhotelan misalnya, Pekalongan terus berbenah, termasuk menyiapkan hotel bintang lima. Usaha perhotelan di Batang juga diharapkan ikut mempersiapkan diri dari sekarang. 

Perubahan Mindset

Plt Asisten III Sekda Batang Retno Dwi Irianto mengatakan, ada modal pembangunan besar yang bisa mengerek kemajuan daerah di Batang dengan kehadiran pembangunan PLTU dan tol. Namun hal tersebut tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan perubahan pola pikir (mindset).

'' Pertanyaannya, bagaimana kesiapan warga Batang. Kita harus berani melakukan perubahan mindset. Kita lihat sekarang, masyarakat Batang seperti acuh-acuh saja, meski ada perubahan cepat di depan mereka. Jangan hanya nanti bisanya marah-marah dan demo. Kalau mindsetnya tidak berubah, maka hanya akan jadi penonton,'' ujar Retno yang juga Dosen Unikal Pekalongan. 

Perubahan mindset, tegas Retno, juga harus dilakukan di birokrasi, parpol, dan DPRD agar kebijakan yang hadir bisa mendorong kemajuan daerah. Bukan justru menghambatnya.

Ketua Apindo Batang Edi Sisworo juga optimis kemajuan Batang akan terealisasi dengan melihat dinamika pembangunan ke depan. Apindo berharap, kehadiran PLTU dan tol bisa menjadi magnet investasi bagi Batang. Jika selama ini, ada PT Primatexco yang investornya berasal dari luar negeri, ke depan, diharapkan semakin banyak investor yang masuk ke Batang. Namun pihaknya juga minta Pemkab dan DPRD membikin aturan yang pro investasi.

'' Sebab menurut kami, masih ada aturan yang kurang pas terkait investasi. Seperti perpanjangan  izin HO. Jika di 2015, masa berlaku izin HO di Batang itu lima tahun dan biaya perpanjangan 50%, tapi sekarang menjadi tiga tahun dengan biaya naik sampai 100%. Sedangkan di daerah lain seperti Kota/Kabupaten Pekalongan, Pemalang serta daerah lain di Jateng itu gratis. Kami minta ini ditinjau ulang,'' pintanya. (trisno suhito)